obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Minggu, 09 Jun 2013 10:55 WIB
-
PNG Tolak Kantor OPM di Port Moresby
Jayapura,ON:Peresmian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) yang direncanakan digelar Selasa (18/6), sebagaimana disampaikan Ketua Komisariat Diplomasi Komite Nasioanl Papua Barat (KNPB) Pusat Warpo Wetipo, ternyata ditolak pemerintah negara tetangga tersebut.
-
Demikian disampaikan  Consul atau  Kepala Perwakilan di Konsulat Republik Indonesia Vanimo, PNG Jahar  Gultom melalui  surat elektronik yang dikirim  kepada  wartawan di Jayapura, Jumat (07/06).

Dikatakan Jahar Gultom,    sehubungan dengan isu pembukaan Kantor OPM di Port Moresby disampaikan. Pertama, Pemerintah PNG mengakui bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) dan menghargai hubungannya dengan Indonesia.


Kedua, Duta Besar RI di Port Moresby telah menyampaikan concern Pemerintah RI tentang hal ini melalui saluran diplomatik dan meminta agar Pemerintah PNG untuk tidak mengizinkan pembukaan Kantor  Perwakilan OPM tersebut.

Ketiga, Pemerintah RI ini telah mendapat perhatian dari Pemerintah PNG dan berjanji akan mendalami masalahnya dan tak akan menolerir hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas PNG.

Keempat, Sekjen Departemen Luar Negeri PNG bahwa ada pihak di PNG yang memiliki afinitas  atau  persamaan kepentingan  antara  PNG dan RI.

Kelima, saat ini adalah masa terbaik yang ada dalam hubungan bilateral RI-PNG, dimana kedua Pemerintah sedang giat- giatnya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang  dan dalam waktu dekat Perdana Menteri PNG Piter O’Neill akan berkunjung ke Indonesia dengan delegasi yang besar.

Sementara itu,  Kabid Humas Polda Papua  Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi  diruang kerjanya, Jumat (7/6) mengatakan pihaknya pada  Rabu (5/6) telah menerima  surat pemberitahuan aksi  demo damai   pada Senin (18/6) dari  Badan Pengurus  Pusat  (BPP-KNPB) yang ditandatangani  Ketuanya Buchtar  Tabuni, guna  mendaftarkan Papua Barat bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Namun demikian, tandas Kabid  Humas, pihak  Polda tak  memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan  (STTP).

Karenanya, kata  Kabid  Humas,  pihaknya tak  memiliki kewajiban memberikan pengamanan  kepada  aksi demo  KNPB tersebut. Tapi  bila  aksi demo  ini  ternyata dilakukan, maka  pihaknya akan melakukan upaya-upaya  persuasif. Bila  massa tetap memaksa akan dilakukan  pembubaran. Dan  bila  ini terjadi  tentunya kita akan menerapkan tindakan pidana makar  yang diancam hukum penjara  20 tahun.

“Karena selama ini materi-materi  yang selalu disuarakan KNPB adalah kemerdekaan Papua Barat dan menentang pemerintahan   yang sah,” pungkasnya.

Alasan    tak  diberikan STTP, I Gede  mengatakan,  aksi  demo  tersebut   mendukung atau menyuarakan kemerdekaan Papua Barat, karena didalam UU No 9 Tahun  1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka  umum. Pasal 6 menyatakan  warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain,  menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,  menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan  menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya,    UU  No 21 Tahun 2001 tentang Otsus  bagi Provinsi Papua Pasal 2 menyatakan Provinsi Papua sebagai  bagian dari NKRI.


bpc / zoel

BERITA TERKAIT

Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
Rabu, 09 Apr 2014 17:04 WIB
Kim Jong-un Kembali Pimpin Korea Utara
Pyongyang, ON : Kim Jong-un terpilih kembali sebagai pemimpin Korea Utara, kata laporan media pemerintah, saat parlemen ...
Kamis, 27 Mar 2014 13:09 WIB
Mahasiswa Korut Wajib Cukur Rambut Mirip Kim Jong-un
Pyongyang, ON : Jangankan potongan mohawk yang trendi. Para mahasiswa Korea Utara diharuskan mencukur rambut mereka ...
Selasa, 18 Mar 2014 05:35 WIB
Perekaman E-KTP di Kota Serang Baru Mencapai 78%
Serang, ON: Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Serang hingga saat ini baru mencapai 78 persen. ...
Kamis, 13 Mar 2014 03:37 WIB
Rel Ganda Jalur Selatan Cirebon-Purwokerto Segera Rampung
Semarang, ON: Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah membangun rel ganda di jalur selatan Pulau Jawa secara bertahap, ...
Senin, 10 Mar 2014 02:28 WIB
Babak I, Real Madrid Unggul atas Levante
Madrid, ON: Real Madrid berpeluang kembali menempati puncak klasemen La Liga setelah pada babak pertama berhasil unggul ...
Senin, 10 Mar 2014 02:27 WIB
Dipermalukan Wigan, City Tersisih dari Piala FA
Manchester, ON: Sebuah kejutan terjadi di babak perempat final Piala FA. Klub kaya raya, Manchester City tumbang oleh ...
Senin, 10 Mar 2014 02:25 WIB
Penerbangan Jakarta - Malaysia Masih Berlangsung Normal
Tangerang, ON: Maskapai Malaysia Airlines mengklaim bila penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia dari Bandara Soekarno ...
Senin, 10 Mar 2014 00:31 WIB
Mendagri: Perekaman e-KTP Tembus Angka 175 Juta
Jambi, ON: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dari 191 juta wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik ...
Senin, 24 Feb 2014 12:10 WIB
Konsep Keluarga Kecil Bahagia, Komunikasi
Jakarta, ON - Keluarga kecil bahagia adalah dambaan setiap individu. Untuk menerapkannya, diperlukan berbagai tips dan ...
BERITA LAINNYA