obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Minggu, 09 Jun 2013 10:55 WIB
-
PNG Tolak Kantor OPM di Port Moresby
Jayapura,ON:Peresmian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) yang direncanakan digelar Selasa (18/6), sebagaimana disampaikan Ketua Komisariat Diplomasi Komite Nasioanl Papua Barat (KNPB) Pusat Warpo Wetipo, ternyata ditolak pemerintah negara tetangga tersebut.
-
Demikian disampaikan  Consul atau  Kepala Perwakilan di Konsulat Republik Indonesia Vanimo, PNG Jahar  Gultom melalui  surat elektronik yang dikirim  kepada  wartawan di Jayapura, Jumat (07/06).

Dikatakan Jahar Gultom,    sehubungan dengan isu pembukaan Kantor OPM di Port Moresby disampaikan. Pertama, Pemerintah PNG mengakui bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) dan menghargai hubungannya dengan Indonesia.


Kedua, Duta Besar RI di Port Moresby telah menyampaikan concern Pemerintah RI tentang hal ini melalui saluran diplomatik dan meminta agar Pemerintah PNG untuk tidak mengizinkan pembukaan Kantor  Perwakilan OPM tersebut.

Ketiga, Pemerintah RI ini telah mendapat perhatian dari Pemerintah PNG dan berjanji akan mendalami masalahnya dan tak akan menolerir hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas PNG.

Keempat, Sekjen Departemen Luar Negeri PNG bahwa ada pihak di PNG yang memiliki afinitas  atau  persamaan kepentingan  antara  PNG dan RI.

Kelima, saat ini adalah masa terbaik yang ada dalam hubungan bilateral RI-PNG, dimana kedua Pemerintah sedang giat- giatnya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang  dan dalam waktu dekat Perdana Menteri PNG Piter O’Neill akan berkunjung ke Indonesia dengan delegasi yang besar.

Sementara itu,  Kabid Humas Polda Papua  Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi  diruang kerjanya, Jumat (7/6) mengatakan pihaknya pada  Rabu (5/6) telah menerima  surat pemberitahuan aksi  demo damai   pada Senin (18/6) dari  Badan Pengurus  Pusat  (BPP-KNPB) yang ditandatangani  Ketuanya Buchtar  Tabuni, guna  mendaftarkan Papua Barat bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Namun demikian, tandas Kabid  Humas, pihak  Polda tak  memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan  (STTP).

Karenanya, kata  Kabid  Humas,  pihaknya tak  memiliki kewajiban memberikan pengamanan  kepada  aksi demo  KNPB tersebut. Tapi  bila  aksi demo  ini  ternyata dilakukan, maka  pihaknya akan melakukan upaya-upaya  persuasif. Bila  massa tetap memaksa akan dilakukan  pembubaran. Dan  bila  ini terjadi  tentunya kita akan menerapkan tindakan pidana makar  yang diancam hukum penjara  20 tahun.

“Karena selama ini materi-materi  yang selalu disuarakan KNPB adalah kemerdekaan Papua Barat dan menentang pemerintahan   yang sah,” pungkasnya.

Alasan    tak  diberikan STTP, I Gede  mengatakan,  aksi  demo  tersebut   mendukung atau menyuarakan kemerdekaan Papua Barat, karena didalam UU No 9 Tahun  1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka  umum. Pasal 6 menyatakan  warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain,  menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,  menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan  menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya,    UU  No 21 Tahun 2001 tentang Otsus  bagi Provinsi Papua Pasal 2 menyatakan Provinsi Papua sebagai  bagian dari NKRI.


bpc / zoel

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA