obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
FOKUS
Minggu, 12 Mei 2013 18:29 WIB
-
Proyek e-KTP Dinilai Karut Marut
Jakarta, ON : Pemerintah dinilai tidak transparan dalam menjalankan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Akibatnya program senilai Rp5,8 triliun yang seharusnya bisa memudahkan proses dalam pendataan penduduk justru menjadi karut marut.
-

"Kementerian Dalam Negeri harus segera menjelaskan kenapa kekisruhan ini bisa terjadi. Supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko dalam kesempatan terpisah, Minggu (12/5/2013). 

Lebih lanjut Arif mencontohkan, surat edaran Mendagri yang melarang fisik e-KTP difotocopy justru menimbulkan kebingungan di publik. Padahal, tambahnya, sejak awal Kemendagri tidak pernah memberi penjelasan mengenai larangan ini. "Bahkan dulu dikatakan bisa difotocopy. Atau jangan-jangan kualitas chip-nya yang bermasalah. Mendagri harus segera dimintai penjelasannya," ujarnya. 

Selain itu, tambah Arif, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum menerima fisik e-KTP walaupun sudah lama melakukan perekaman. Padahal anggaran untuk pencetakan e-KTP sudah tersedia sejak lama. "Kita memang tidak bicara teknis, tapi praktis di lapangan menunjukkan penduduk belum menerima fisiknya," ungkapnya. 

Danang menambahkan, Kemendagri tampaknya tidak memikirkan ekses dari keluarnya SE Mendagri tersebut. Masyarakat yang sudah mendapatkan e-KTP dan ingin mengurus dokumen bakal menjadi bingung dengan SE tersebut. "Kesimpangsiuran ini mengganggu keseharian masyarakat," ujarnya. 

Yang disesalkan Danang, dalam proyek ini Kemendagri lebih memfokuskan diri dalam mencetak fisik e-KTP ketimbang membereskan data kependudukan nasional. "Ini kan terbukti dari adanya perbedaan data potensial pemilih yang berasal data kependudukan dari Kemendagri. Dikhawatirkan persoalan ketidakberesan data pemilih pada Pemilu 2009 terulang dalam Pemilu 2014," katanya. 

Baik Arif maupun Danang menyebutkan, Kemendagri harus segera menjelaskan ketidaksinkronan data penduduk dan data potensial pemilih milik KPU ini ke publik. "Kita (DPR) akan minta sandingkan data KPU dan data Kemendagri," pungkas Arif

 


mtv / iast

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA
Lampung, ON: Bentrok dua kampung berakibat terbakarnya puluhan rumah dan korban luka di Lampung.