obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Rabu, 03 Apr 2013 12:29 WIB
-
Pasal 265 Rancangan KUHP Bangkitkan Spirit Penjajahan
Jakarta, ON: Pemerintah dinilai telah melakukan langkah mundur karena delik pidana penghinaan terhadap presiden yang dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Desember 2006, dimunculkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini sedang dibahas di DPR.
Eggi Sudjana. (int)

Dalam rancangan itu, delik pidana penghinaan terhadap presiden diatur pada pasal 265 yang berbunyi: "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta".

Menurut praktisi hukum Eggi Sujana, pemasukkan pasal itu dalam Rancangan KUHP merupakan langkah mundur yang luar biasa.

"Jangan sampai jika nanti Rancangan KUHP ini diketok DPR, ada (lagi) yang mengajukan judicial review ke MK, sehingga pasti akan dibatalkan lagi karena MK pernah membatalkan pasal serupa," kata dia.

Saat delik itu dihapus MK pada 2006, Eggi merupakan orang yang mengajukan judicial review ke MK, dan ia masih ingat benar apa pertimbangan MK mengabulkan gugatannya kala itu. Yakni, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung hak asasi seperti yang diatur dalam UUD 1945, maka pemberlakuan pasal itu berakibat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum.

"MK secara tegas mengingatkan tim penyusun Rancangan KUHP, bahwa pasal penghinaan presiden yang waktu itu diatur pada pasal 134, 136 bis dan pasal 137, merupakan warisan kolonial. Dan yang saat itu dilarang untuk dihina adalah Gubernur Jenderal. Sekarang mengapa ditafsirkan menjadi presiden? Jika pasal ini diajukan lagi (dalam Rancangan KUHP), maka sama saja dengan menghidupkan lagi spirit (semangat) penjajahan," tegas Eggi.

Atas kontroversi ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, pasal tersebut masih bisa diperdebatkan. Walaupun pada 2006 MK sudah membatalkan pasal itu, tetapi saat ini rumusan mengenai pasal yang diperlukan sudah berbeda.

"Sebenarnya yang diatur dalam pasal itu kan tindak pidana terhadap martabat, penghinaan, kenapa dengan orang biasa bisa dipidana tapi kenapa dengan presiden tidak? Mungkin itulah yang menjadi titik tolak kenapa pasal seperti ini dimunculkan lagi," kata Denny di kantornya, kemarin.


Rhm

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA