obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Rabu, 03 Apr 2013 12:29 WIB
-
Pasal 265 Rancangan KUHP Bangkitkan Spirit Penjajahan
Jakarta, ON: Pemerintah dinilai telah melakukan langkah mundur karena delik pidana penghinaan terhadap presiden yang dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Desember 2006, dimunculkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini sedang dibahas di DPR.
Eggi Sudjana. (int)

Dalam rancangan itu, delik pidana penghinaan terhadap presiden diatur pada pasal 265 yang berbunyi: "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta".

Menurut praktisi hukum Eggi Sujana, pemasukkan pasal itu dalam Rancangan KUHP merupakan langkah mundur yang luar biasa.

"Jangan sampai jika nanti Rancangan KUHP ini diketok DPR, ada (lagi) yang mengajukan judicial review ke MK, sehingga pasti akan dibatalkan lagi karena MK pernah membatalkan pasal serupa," kata dia.

Saat delik itu dihapus MK pada 2006, Eggi merupakan orang yang mengajukan judicial review ke MK, dan ia masih ingat benar apa pertimbangan MK mengabulkan gugatannya kala itu. Yakni, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung hak asasi seperti yang diatur dalam UUD 1945, maka pemberlakuan pasal itu berakibat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum.

"MK secara tegas mengingatkan tim penyusun Rancangan KUHP, bahwa pasal penghinaan presiden yang waktu itu diatur pada pasal 134, 136 bis dan pasal 137, merupakan warisan kolonial. Dan yang saat itu dilarang untuk dihina adalah Gubernur Jenderal. Sekarang mengapa ditafsirkan menjadi presiden? Jika pasal ini diajukan lagi (dalam Rancangan KUHP), maka sama saja dengan menghidupkan lagi spirit (semangat) penjajahan," tegas Eggi.

Atas kontroversi ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, pasal tersebut masih bisa diperdebatkan. Walaupun pada 2006 MK sudah membatalkan pasal itu, tetapi saat ini rumusan mengenai pasal yang diperlukan sudah berbeda.

"Sebenarnya yang diatur dalam pasal itu kan tindak pidana terhadap martabat, penghinaan, kenapa dengan orang biasa bisa dipidana tapi kenapa dengan presiden tidak? Mungkin itulah yang menjadi titik tolak kenapa pasal seperti ini dimunculkan lagi," kata Denny di kantornya, kemarin.


Rhm

BERITA TERKAIT

Rabu, 09 Apr 2014 17:04 WIB
Kim Jong-un Kembali Pimpin Korea Utara
Pyongyang, ON : Kim Jong-un terpilih kembali sebagai pemimpin Korea Utara, kata laporan media pemerintah, saat parlemen ...
Kamis, 27 Mar 2014 13:09 WIB
Mahasiswa Korut Wajib Cukur Rambut Mirip Kim Jong-un
Pyongyang, ON : Jangankan potongan mohawk yang trendi. Para mahasiswa Korea Utara diharuskan mencukur rambut mereka ...
Selasa, 18 Mar 2014 05:35 WIB
Perekaman E-KTP di Kota Serang Baru Mencapai 78%
Serang, ON: Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Serang hingga saat ini baru mencapai 78 persen. ...
Kamis, 13 Mar 2014 03:37 WIB
Rel Ganda Jalur Selatan Cirebon-Purwokerto Segera Rampung
Semarang, ON: Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah membangun rel ganda di jalur selatan Pulau Jawa secara bertahap, ...
Senin, 10 Mar 2014 02:28 WIB
Babak I, Real Madrid Unggul atas Levante
Madrid, ON: Real Madrid berpeluang kembali menempati puncak klasemen La Liga setelah pada babak pertama berhasil unggul ...
Senin, 10 Mar 2014 02:27 WIB
Dipermalukan Wigan, City Tersisih dari Piala FA
Manchester, ON: Sebuah kejutan terjadi di babak perempat final Piala FA. Klub kaya raya, Manchester City tumbang oleh ...
Senin, 10 Mar 2014 02:25 WIB
Penerbangan Jakarta - Malaysia Masih Berlangsung Normal
Tangerang, ON: Maskapai Malaysia Airlines mengklaim bila penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia dari Bandara Soekarno ...
Senin, 10 Mar 2014 00:31 WIB
Mendagri: Perekaman e-KTP Tembus Angka 175 Juta
Jambi, ON: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, dari 191 juta wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik ...
Senin, 24 Feb 2014 12:10 WIB
Konsep Keluarga Kecil Bahagia, Komunikasi
Jakarta, ON - Keluarga kecil bahagia adalah dambaan setiap individu. Untuk menerapkannya, diperlukan berbagai tips dan ...
Selasa, 11 Feb 2014 13:51 WIB
Justin Bieber Pun Tak Pernah Bisa Melupakan Selena Gomez
Los Angeles, ON : Justin Bieber disebut-sebut tak pernah bisa memberikan komitmennya untuk selalu setia kepada Selena ...
BERITA LAINNYA