obornews facebook
obornews twitter
obornews rss
obornews mobile
TOPIK PILIHAN
POLHUKAM
Jumat, 15 Feb 2013 17:23 WIB
-
DIKTI Persulit Pendirian Perguruan Tinggi di Makassar?
Jakarta,ON. Kurangnya jumlah perguruan tinggi yang mencetak tenaga ahli dan peneliti dinilai bisa menghancurkan masa depan bangsa. Namun berdasarkan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Indonesia, jumlah perguruan tinggi tersebut masih ribuan yang belum terakreditasi dengan baik.
-
 
 
Menurut sumber obornews.com yang berada di Makassar, proses pendirian perguruan tinggi swasta di Makassar selalu dipersulit oleh Dirjen Perguruan Tinggi Indonesia. Dia menyebutkan pelayanan dari perguruan tinggi yang berada di Kemendiknas Jakarta juga tidak sesuai dengan pelayanannya.
 
"Masih banyak yang melintir dari tugas DIKTI dan tidak sesuai dengan pelayanan publik. Padahal DIKTI itu merupakan bagian dari pelayanan publik," kata sumber tersebut.
 
Pantauan dari obornews sendiri, memang seperti ada keanehan yang diterapkan oleh DIKTI. Mereka seakan tidak berkenan ditanya-tanya oleh wartawan terkait kinerja dan proses pendirian dari sebuah perguruan tinggi.
 
"Nanti saja bicara dengan orang HUMAS untuk masalah itu," kata seorang pegawai DIKTI kepada obornews.com.
 
Sementara itu mantan Rektor ITB yang kini menjadi Dirjen Perguruan Tinggi Indonesia mengakui memang masih banyak perguruan tinggi swasta di Makassar yang belum teraktreditasi. Sehingga banyak sekali PTS ilegal di wilayah tersebut. 
 
"Ada 3.000 PT yang belum terakreditasi dari total 12.000 PT se Indonesia," ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional, Prof Dr Djoko Santoso, kepaa wartawan beberapa waktu lalu.
 
Menurut Djoko, sejumlah PT yang dinyatakan belum terakreditasi tidak mempunyai sertifikasi kelayakan sebanyak 3.000 PT sehingga dimungkinkan pengusulan kembali.
 
"Perbaikan kualitas dosen dan tenaga pengajar sangat dibutuhkan di tiap kampus sebagai salah atau syarat mutlak, termasuk fasilitas dan infrastukturnya," tambah mantan Rektor Institut Teknologi Bandung itu. 
 
Akreditasi adalah suatu bentuk standarisasi yang menjadi keharusan setiap PT di urus di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dia juga menambahkan saat ini di Sulawesi sendiri hanya 347 Perguruan Tinggi Swasta yang terdaftar resmi.
 
"selebihnya masih ilegal, Kalau di Makassar terdata 107 PT swasta sementara lainnya masih proses pengurusan akreditasi," katanya. 
 


Ronin

BERITA TERKAIT

Senin, 09 Jun 2014 22:44 WIB
Prabowo Tuding Rendahnya Gaji Pegawai Penyebab Korupsi
Jakarta, ON : Kebocoran anggaran dan perilaku korup yang marak di institusi pemerintahan disebabkan oleh rendahnya ...
Senin, 09 Jun 2014 22:37 WIB
JK: Pemerintah Harus Bisa Berikan Kepastian Hukum
Jakarta, ON : Calon wapres RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan bagi seluruh ...
Senin, 09 Jun 2014 22:32 WIB
Jokowi-JK: Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Masih Lemah
Jakarta, ON : Sesi kedua debat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai dengan pertanyaan bagi masing-masing ...
Senin, 09 Jun 2014 22:28 WIB
Jokowi: Demokrasi adalah Mendengar Suara Rakyat
Jakarta, ON : Joko Widodo (Jokowi) memiliki pemahaman tentang demokrasi yang cukup berbeda dengan yang disampaikan ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:14 WIB
Hari Ini, SBY akan Disambangi 2 Capres di Istana
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini dijadwalkan bertemu ...
Selasa, 13 Mei 2014 08:12 WIB
Hari Ini, SBY Dijadwalkan Bertemu Prabowo - Hatta
Jakarta, ON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini pada pukul 17.00 WIB akan bertemu Ketua Dewan Pembina ...
Rabu, 07 Mei 2014 16:23 WIB
Pasien Terduga MERS-CoV di Medan Bertambah
Medan, ON : Pasien terduga Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang dirawat di Rumah Sakit Umum ...
Rabu, 07 Mei 2014 12:18 WIB
Antisipasi MERS-CoV, Bandara Juanda Pindahkan Terminal Umrah
Surabaya, ON : Pengelola Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo akan memindahkan pelayanan penumpang jemaah umrah dari ...
Jumat, 25 Apr 2014 13:21 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi Siap Diperiksa KPK
Jakarta, ON : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya diperiksa Komisi Pemberantasan ...
Rabu, 23 Apr 2014 19:55 WIB
KPK: Proyek e-KTP Rugikan Negara Lebih dari Rp 1 Triliun
Jakarta, ON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek paket ...
BERITA LAINNYA
Kamis, 23 Okt 2014 23:09 WIB

Calon Menteri yang Dicoret Merah KPK

Jakarta, ON: Sejumlah nama yang disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jokowi menjadi pro kontra, bahkan keterlibatan pihak penegak hukum ini membuat kalangan DPR gerah.